HARUSKAH MEMILIH TIDAK MEMILIH ?

Oleh Agus Hilman

Suara Karya, 22 Desember 2008

MANTAN presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mewanti-wanti golongan putih (Golput) akan meningkat hingga 70 persen jika pemerintah tidak adil menyikapi dualisme di PKB (Kompas,13/10). Terlepas dari nada ancaman itu, pernyataan Gus Dur terkait golput menarik diperbincangkan kembali ditengah prediksi jumlah golput akan meningkat pada pemilu mendatang.

Wacana golput atau tidak menggunakan hak pilih bukan hal asing dalam demokrasi yang seluruh aspirasi masyarakat diberikan ruang untuk berekspresi secara bebas (free public sphere). Tidak ada kekangan, tidak ada dominasi mayoritas atas minoritas. Semua elemen berhak mengajukan pendapat. Karena itu, golput sebagai bentuk ekspresi politik tanpa menggunakan hak pilihnya, pada langgam ini tidak dapat disalahkan, bahkan moralitas demokrasi harus ”membelanya” secara politik.

Continue reading “HARUSKAH MEMILIH TIDAK MEMILIH ?”

HARUSKAH MEMILIH TIDAK MEMILIH ?

Menertawai Lupa

Kejadian hari ini, mungkin bukan kali pertama saya alami. Berkali-kali. Ya, berkali-kali saya tiba-tiba lupa terhadap sesuatu.Kadang, lupa terhadap sesuatu yang sepel dan remeh-temeh. Tapi acapkali kesal dibuatnya. Saya yakin, pengalaman ini tidak hanya saya yang mengalami. Mungkin Anda juga tidak jauh berbeda dengan saya, atau teman Anda, saudara Anda, atau bahkan menjadi korban akibat tindakan lupa dari kerabat kerja Anda. Hmmmm…

Deratan kekesalan menumpuk. Jika ditimbang mungkin beratnya sekian ton, tatkala lupa datang bukan pada tempatnya. :) Apalagi lupa pada saat-saat genting. Nah, rasa kesal itu juga yang menggerayangi sekujur hati saya akibat datangnya lupa yang tak diundang itu. Seandainya raga ini bisa dilepas, saya pasti keluar dan menonjok-nonjok, menendang, dan lampiaskan segala kekesalan saya. Pasalnya, kalau raga menyatu seperti ini saya tonjokin sendiri, pasti sakitnya terasa. :)

Akhirnya, saya hanya menertawakan lupa itu. Saya menenangkan diri. Ribuan hikmah ada di dalam lupa. Lupa ibarat ladang yang dirimbuni berbagai macam buah-buhanan yang hanya bisa kita petik dengan tangan hati yang bersih. Lupa adalah karunia Tuhan, menyimpan segudang hikmah. Apa saja hikmahnya? Silakan Anda pikirkan dan rasakan sendiri. :)

Menertawai Lupa

MEDIA DAN REGULASI BANGSA

Oleh Agus Hilman
Dimuat: Jawa Pos, 28 Juli 2011 dan Padang Ekspres

AKHIR-AKHIR ini, media sering dituding berada di posisi yang salah. Serangan itu tidak hanya datang dari masyarakat, tapi juga mulai muncul dari penguasa. Penguasa mulai bersuara mengambinghitamkan media ketika gerak media dirasa mengancam kekuasaannya (state regulation). Protes rakyat pun tidak kalah membahana ketika poros media lebih dominan tunduk pada pasar (market regulation).

Di sinilah, penulis akan mendiskusikan peran media yang demikian penting dan vital di tengah kebebasan informasi yang masih menyisakan dilema. Denis McQuail sangat meyakini peran besar media sebagai mesin citra pada abad modern. Media bukan sekadar jejaring mesin yang memberikan kabar dan berita kepada khalayak semata, tapi juga mampu mengontrol serta mengarahkan pikiran publik.

Dengan suguhan pesan yang disampaikan media, masyarakat mencernanya sebagai pesan apa adanya, tanpa tendensi, sam pai membangun zona pengetahuan baru. Itulah alasan McQuail menegaskan media sebagai mesin pembentuk opini dan pengetahuan pada abad ini.

Di Indonesia, keterbukaan media dan informasi tidak hanya memberikan ruang besar bagi kebebasan publik, tapi juga kebebasan media. Ranah kebebasan bagi media merupakan salah satu capaian era reformasi yang paling dirasakan. Pada masa Orba, media di kanalkan menjadi satu melalui legitimasi dan otoritas negara. Media-media pelat merah tersebut menyebarkan berita-berita untuk menopang kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Tepatnya, menurut istilah Athusser, media menjadi manifestasi ideological state apparatus pemerintahan Soeharto.

Ketika era keterbukaan itu sedang berlangsung, media bergerak bebas, namun tidak berarti tanpa muara dan sentrum. Keruntuhan tangan negara membuka jeruji yang memenjarakan kebebasan, mendorong terjadinya pergeseran sentrum di dalam tubuh media. Negara tidak lagi memainkan peran strategis, melainkan hanya berpartisipasi dalam menjamin ketersediaan ruang kebebasan melalui regulasi serta kekuatan legitimasinya.

Hal itu terlihat dalam upaya negara mengeluarkan undang-undang yang mencoba mengontrol kebebasan media.
Dilema State-Market Pascareformasi, pergeseran media berada dalam dua sentrum, yakni kekuatan modal dan relasi kuasa. Pergeseran itu beralih dari kuasa negara ke arus sentrum modal dengan menguatnya industrialisasi media. Di sinilah, perangai media bergeser dari mesin ideologi negara (istilah Althusser, ideological state apparatus) ke ruang kompetisi pasar. Logikanya pun beralih, tidak lagi mengawal kepentingan negara dan penguasa, tapi mengawal kepen ti ngan akumulasi modal yang sebanyak-banyaknya.

Nalar media sebagai bisnis pun kian menggurita. Kiblat akumulasi modal media menggerakkan aktivitas media ke arah komersialisasi. Kualitas program kemudian tereduksi sejauh mana program tersebut mencapai rate dan share yang tinggi sebagai syarat untuk meraup keuntungan, sedangkan nilai dan efek pesan tidak lagi menjadi penting. Walhasil, media pun bergerak liar dan berubah menjadi mesin ideologi pasar yang konsumtif. Pemberintaan video mesum artis yang menghebohkan sebulan penuh menjadi contoh betapa ideologi pasar itu begitu kuat karena mendatangkan rate dan share yang tinggi.

Media tidak lagi beragam, melainkan bergerak dalam warna yang seragam dalam akumulasi kapital. Pada masa Orba, media terbelah ke dalam dua wajah, sebagai ”oposisi” atau bagian dari pelindung negara. Kompetisi dan pertarungannya sangat ideologis. Tapi, pascarefromasi, media berlomba-lomba dalam satu semangat komersialisasi, ajang untuk mendongkrak keuntungan sebanyak-banyaknya melalui industrialisasi berita. Karena itu, nilai ideologis berita acap tereduksi oleh neraca akumulasi keuntungan dan nalar bisnis.

Nalar kapitalisasi media tidak jarang melabrak fondasi etika yang sudah terbangun di tengah masyarakat. Dengan kebebasan, media yang diharapkan mam pu memperkuat karakter dan fondasi kebangsaan terjungkirbalikkan menjadikan media sebagai sarana mengeroposkan etika bangsa. Peran dan tugas mulia media terabaikan karena etika kebangsaan ditelakkan di bawah kepentingan bisnis.

Kekuatan media akan mengerikan ke tika zona bisnis yang demikian kuat di dukung masuknya kepentingan-kepentingan untuk menguasai politik negara. Di sinilah kekuatan bisnis media bersenyawa dengan kekuatan politik berlangsung. Media tidak hanya menjadi alat akumulasi kapital, tapi juga menjadi alat kontestasi kekuasaan.

Media benar-benar menjadi alat konstruksi opini sebagaimana keyakinan McQuail tersebut ketika kekuatan pengusaha dan penguasa besenyawa menggerakkan media.

Segala pesan yang disampaikan kepada masyarakat berubah menjadi bungkus yang menyembunyikan sekian kepentingan, baik kepentingan modal maupun kepentingan kekuasaan.

Akibatnya, sangat jarang spirit edukasi menggelayuti napas dunia media, kecuali pertarungan penanda dan pertanda untuk modal serta kekuasaan. Penanda dan pertanda tersebut disuguh kan melalui berita-berita dan program lainnya. Itulah yang kita saksikan akhir-akhir ini yang mulai ditunjukkan secara vulgar di hadapan publik.

Nation Apparatus Mengharapkan negara kembali mengontrol media tentu tidak mungkin. Membiarkan media bergerak liar pun tidak dapat dibenarkan. Karena itu, dibutuhkan entitas-entitas independen yang kuat untuk mengontrol (bukan mengendalikan) gerak media. Selama ini, entitas formal belum maksimal melakukan kontrol kuat terhadap media. Sementara itu, mengharapkan civil society juga tidak cukup tenaga untuk menghadangnya. Diperlukan keberpihakan nilai untuk menyokong daya kontrol terhadap media.

Tapi, yang lebih penting dari itu, diperlukan kesadaran tulus bagi penggerak media agar memainkan fungsinya sebagai alat penguat kebangsaan (ideological nation apparatus).

Media harus tunduk pada regulasi bangsa (nation regulation), tidak lantas semakin mencabik dan meruntuhkan fondasi bangsa. Peran tersebut sangat dinanti di tengah kecamuk nasionalisme dan rasa persatuan yang rapuh di Indonesia. Daya konstruksi pengetahuan media sejatinya diarahkan untuk mengonstruksi penguatan spirit ke bangsaan, sehingga bangsa kita tidak runtuh oleh anak bangsa sendiri. (*)

MEDIA DAN REGULASI BANGSA

Memutus Sumbu Kekerasan

Dimuat Suara Karya, 10 Februari 2011

“Kekerasan itu mudah menular,
berjangkit bagai wabah penyakit.” (Sindhunata)

Kekerasan begitu akrab dengan praktik kehidupan berbangsa kita. Seakan tidak ada bahasa ‘damai’ yang terselip. Mulai dari ranah domestik hingga ke ruang publik, kekerasan tidak pernah luput mewarnai kehidupan bernegara kita, entah itu di ruang budaya, agama, maupun politik. Kekerasan seakan sebuah laku yang inheren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang terus mengintai siapa pun untuk menjadi korbannya.

Baru-baru ini, mengemuka aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Esok, bisa jadi saya atau Anda yang akan menjadi korban kegasanan tindakan kekerasan selanjutnya. Tentu, bahasa keprihatinan pemimpin ketika menyaksikan bahasa kekerasan yang terus dipraktikkan di negeri ini tidak mungkin menghela praktik kekerasan. Ketika sikap pembiaran terhadap kekerasan dilestarikan, ancaman kekerasan di ranah lain pun semakin terbuka lebar.

Gustave Le Bon (1896) menganalisa kekerasan kolektif semacam itu sebagai bentuk tindakan replikatif dari hubungan antara irasionalitas, emosionalitas, dan peniruan individu. Di dalam kelompok terjadi resiprokalitas tindakan tiruan di antara anggota yang dapat memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya.

Kekerasan-kekerasan yang terus-menerus dilakukan, seperti insiden kekerasan massa berlatar belakang agama dalam kasus penyerangan kelompok Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, (6/2); dan kasus perusakan rumah ibadah, sekolah serta fasilitas umum di Temanggung, Jateng (7/2), dapat dilihat sebagai daur ulang tindakan (tiruan) anggota atau tokoh kelompok tersebut.

Karenanya, perilaku kekerasan pada dasarnya tidak menjalar secara personal, tetapi acapkali menelusup dalam kerumunan komunal. Manakala ini terjadi, maka perilaku kekerasan sudah bergerak secara institusi yang sangat berbahaya. Institusionalisasi kekerasan pun akan semakin beringas jika kemudian berelasi dengan ruang kekuasaan. Sikap pembiaran aparat keamanan terhadap beberapa kekerasan massa mendatangkan curiga bahwa kekerasan tidak steril dari kekuasaan.

Kekerasan acapkali terjadi ketika kebenaran diklaim secara tunggal dan sepihak. Klaim absolut atas kebenaran mencuat karena kebenaran dilihat dalam kacamata tunggal yang memunculkan persoalan ketika berbenturan dengan mileu kebenaran di luar yang diyakini. Saat inilah, kebenaran telah dijadikan sebagai seperangkat yang mutlak.

Hasrat Kekuasaan

Absoludisasi kebenaran salah satunya karena dianggap memiliki dimensi sakral (ideologisasi/indoktrinasi) di dalam kebenaran yang dipegang. Akhirnya, kekerasan pun diterjemahkan sebagai tindakan doktrinal yang sakral, suci, dan mulia. Inilah yang menggiring para pelaku kekerasan memekikkan kata-kata sakral ketika memproduksi kekerasan. Jika kekerasan atas nama negara, maka pekikan berubah untuk membela negara dan bangsa. Namun, jika klaim kebenaran bersembunyi di balik jubah agama, yang terpekik adalah kalimat-kalimat ‘Tuhan’.

Kebenaran yang hakiki dan abadi hanya milik Tuhan. Manusia hanya mengendalikan serpihan-serpihan dari kebenaran sejati. Akal manusia tidak akan pernah mampu menggapai sepenuhnya kebenaran mutlak yang tanpa cela dan tanpa koreksi. Saat manusia berusaha mengidentifikasi kebenaran, di kala itulah dia melakukan proses penafsiran. Karena dia melakukan proses penafsiran, makna yang ditangkapnya pun bukan kebenaran mutlak, melainkan kenisbian yang masih memberi ruang residu kesalahan.

Oleh karena itu, kekerasan sejatinya tidak dekat dengan kebenaran, melainkan merupakan wajah lain dari hasrat kekuasaan. Membela kebenaran hakikatnya adalah membela kekuasaan. Kekerasaan merupakan strategi subjek untuk membungkam gerak sesuatu yang dianggap mengancam kekuasaan di luar dirinya (the other), bukan untuk melindungi kebenaran sebagaimana diyakini pelaku kekerasan. Rasa keterancaman yang sangat kepada entitas lain kemudian memunculkan reaksi menumpas entitas yang mengancam tersebut, sehingga kekerasan dijadikan medium untuk menumpasnya.

Kekerasan meluluhkan dan mencederai etika berbangsa kita. Pertikaian dan perpecahan sesama anak bangsa tidak dapat dielakkan. Semua entitas ingin menguasai orang lain dengan menghujamkan kekerasan, bukan kedamaian. Etika dan moral berbangsa pun terancam roboh. Inikah tesis yang dimaksud Rene Girard (Sindhunata, 2007: 333) bahwa tatanan sosial, khususnya agama, dibangun dari batu-batu cadas kekerasan?

Segala kekerasan dan atas nama apa tidak dapat dibiarkan. Perilaku kekerasan yang kita mainkan secara telanjang ke publik tidak akan melahirkan keharmonisan dalam membangun tatanan sosial dan politik yang kukuh. Kekerasan hanya melahirkan realitas semu. Rezim kekerasan tidak akan mampu membangun stabilitas esensial, melainkan menyuguhkan stabilitas artifisial. Sebab, di dalamnya akan bergemuruh dendam dan kebencian untuk menularkan kekerasan baru, saling bunuh, dan saling menumbangkan.

Rezim kekerasan harus ditumbangkan dan diganti dengan bangunan tatanan yang indah dan menenteramkan. Jika kekerasan terus kita mainkan dalam segala ruang aktivitas politik, sosial, budaya, dan berbangsa kita, maka bangsa dan bahasa persatuan kita akan diganti oleh bahasa kekerasan. Bangsa ini sudah jengah dengan bahasa kekerasan yang dapat menenggelamkan ke jurang perpecahan komunal.

Oleh karnanya, siapa pun percaya bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa tumbang melalui pidato keprihatinan, apalagi itu terucap dari mulut pemimpin. Butuh ketegasan pemimpin untuk tidak mentolerir segala macam kekerasan. Kini, seluruh pemimpin bangsa ini harus merenung akan memilih yang mana, menghentikan atau membiarkan kekerasan itu bergerak menjadi ‘penyakit’ yang berjangkit ke dalam seluruh kehidupan kita? ***

Memutus Sumbu Kekerasan

GERAKAN YANG TERSADAP

PADA 21 Mei kurang lebih satu dasa warsa yang lalu, gegap gempita jutaan pemuda turun ke jalan menyambut satu fase baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Yakni, tatanan yang diharapkan tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Orde people power. Fase itu dibayar dengan nyawa, darah, dan perjuangan pemikiran kelas muda terdidik dengan menyuarakan reformasi untuk berdiri tegak menumbangkan era terkatup, otoriter, dan hegemonik.

Babak baru tersebut kini sedang berlangsung. Berbagai perubahan-perubahan mendasar telah terjadi. Kebebasan bersuara tidak lagi terbungkam. Civil society tidak lagi berada dalam genggaman kuat negara, melainkan menemukan tempat apa yang disebut oleh Jurgen Habermas (1962) sebagai public sphere. Kehidupan demokrasi mulai menjalar ke segala aspek ruang sosial politik, dari organisasi di tingkat RT hingga ruang kultural lainnya.

Dalam kencenderungan demikian, menutup public sphere berarti melawan arus mainstream yang pada akhirnya akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Karenanya, kebebasan berpendapat bukan hasil jerih payah pemerintah atau rezim penguasa paska Orde Baru, melainkan hasil keinginan publik untuk menciptakan public sphere dimana jika penguasa menentangnya akan bernasib tragis seperti Soeharto. Maka, mau tidak mau, negara/penguasa “terpaksa” untuk menjaga public sphere tetap terbuka.

Dus, reformasi harus diakui telah membuka ruang kebebasan berpendapat dan nalar kritis. Banyak yang mencibir jika reformasi telah gagal dalam menghantarkan perubahan karena nyawa dan jerih perjuangan para mahasiswa yang mendesak reformasi telah dibajak oleh kelas elite politik. Tapi, nada itu bukan lantas menjadikan dalih romantisme untuk kembali ke masa lampau. Pada level tertentu, reformasi telah berhasil membuka ruang kebebasan dimana negara tidak ditempatkan sebagai aktor tunggal pemasok kebenaran.

Runtuhnya poros kekuasaan tunggal dan otoriter negara, gerak elemen-elemen civil society mengalami perubahan konfigurasi dan orientasi. Perubahan ketatanegaraan dan wajah negara (baca; Pemilu/Pilkada) buah hasil perjuangannya gagal diantisipasi. Kelompok-kelompok sosial tersebut yang mulanya menjadi “penyambung lidah” masyarakat bergerak menjadi bagian dari kelompok yang menopang dan menjadi elite yang dikontrol secara halus oleh buaian politik dan kekuasaan. Civil society justru tercerabut dari society-nya sendiri seperti gerakan mahasiswa terlepas dari citra agen sosialnya.

Akhirnya, reformasi yang didorong berubah menjadi mata badik yang membunuh. Para aktor dan elite tinggi di dalam civil society seperti organisasi mahasiswa, buruh, tani, dan berbagai elemen lainnya mulai mendistribusikan diri bukan sebagai penyeimbang kekuatan penguasa, tetapi beralih orientasi untuk menjadi bagian dari perebutan kekuasaan. Hal nyata yang tampak adalah banyak dari mereka yang terlibat secara langsung dalam suksesi-suksesi politik, baik di tingkat lokal hingga nasional yang ending goal-nya bukan didasarkan oleh nilai. Demonstrasi terjebak ke dalam logika proyek yang hanya digerakkan oleh seonggok kapital/uang/kekuasaan. Gerakan pun tersadap, senyap dan lenyap.

Laju demokrasi yang terus menanjak yang meletakkan suara rakyat sebagai penentu (vox populi vox die) seharusnya menjadi sarana untuk menggelontorkan penguatan peran politik masyarakat bawah.

Sayangnya, alih-alih bergerak demikian, justru peran social agent tersebut tereduksi oleh gerakan yang berorientasi kekuasaan. Menyuarakan isu tertentu hanya untuk menguntungkan kepentingan politik elite yang mereka dukung. Inilah mata badik yang mematikan gerakan civil society, tapi alpa diantisipasi.
Kegalaun di atas kemudian diperparah oleh ketidakberlanjutan gagasan dan ketidakbelangsungan ide/nilai yang dijadikan pegangan. Selama satu dasa warsa reformasi berhembus, estapeta gagasan terputus dari satu generasi ke generasi lainnya. Gagasan menyeluruh konsep, arah, dan langkah antisipasi struktur sosial, budaya, dan implikasi politik setelah reformasi yang belum tuntas itupun hilang sebelum berkembang.

Merebut Momentum

Oleh karena itu, tahun 2009 ini harus dijadikan momentum bagi seluruh elemen civil society untuk merekonsolidasi diri menyusun langkah ke depan dalam menjawab perubahan konfigurasi politik nasional. Sistem demokrasi yang memberikan ruang keterbukaan bagi rakyat untuk menentukan pilihan mereka sendiri sesungguhnya menjadi momentum untuk lebih mempertegas diri sebagai elemen “penyambung lidah” masyarakat. Orientasi kekuasaan yang seolah memerankan diri laiknya partai politik, harus dikikis jika nilai etis tidak dinihilkan.

Krisis ekonomi global terhebat pascakrisis 1930-an saat ini yang melanda dunia akibat sistem laissez faire kapitalisme ke depan akan menentukan formasi ekonomi dan politik dunia mendatang. Dan Indonesia akan termasuk di dalamnya. Tentu, dalam kondisi tersebut, pihak-pihak internasional pun memiliki kepentingan besar terhadap potensi ekonomi-politik Indonesia. Dalam momentum di tahun 2009 ini, Indonesia berada dalam kubangan pertarungan beragam kepentingan; kepentingan individu lokal, nasional, hingga elite/negara internasional.

Oleh karena itu, kejadian-kejadian politik pada tahun ini tidak hanya akan membawa Indonesia lima tahun ke depan, mungkin juga akan menjadi awal formasi Indonesia puluhan tahun mendatang. Persis seperti saat Soekarno digulingkan Orde Baru sebagai awal dari tertancapnya developmentalisme ala Talcott Parson selama tiga dasawarsa di Indonesia.

Pertanyaannya, peran dan gerakan seperti apa yang akan diambil oleh mahasiswa, buruh, tani, dan elemen-elemen civil society lainnya dalam momentum Pemilu 2009 ini?. Mungkinkah akan semakin terjerembab dalam tikaman badik politik hasil reformasi tanpa antisipasi yang pernah digaunginya?. Entahlah.

GERAKAN YANG TERSADAP

Politik Mulitkultural, Mungkinkah?

Lama saya tidak mentautkan jemari menekan huruf demi huruf di blog reotku ini. Sekali nulis, saya cuatkan wacana politik pula. Daripada tidak sama sekali.

Tema ini sangat berkaitan dengan beberapa hari lagi kita akan menghadapi Pemilu 2009, tanggal 9 April mendatang. Sebagian orang mungkin tidak begitu peduli dengan moment pergantian kepemimpinan ini, karena toh tetap juga tidak melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tapi semoga saja, peluang citizen dalam menentukan calonnya pada Pemilu kali ini memberikan ruang bagi munculnya, setidaknya, pemimpin yang lebih baik.

Satu bulan sebelum hari H Pemilu merupakan fase-fase dimana kondisi cukup rentan. Karena pada masa-masa ini semua kekuatan akan mencuat yang mengeluarkan sekuat tenaga untuk bertarung habis-habisan. Babak-babak inilah yang paling menentukan. Dan, biasanya pada babak-babak yang menentukan, berbagai macam benturan akan sulit untuk dihindari. Konflik kekerasan, intimidasi, money politics, black campaign, dan beragam trik dan intrik poliik ala Machiavellian akan sulit untuk dieliminasi.

Disinilah kemudian kita membutuhkan satu paradigma Politik Multikultural dimana politik digerakkan dalam langgam etika saling menghormati satu sama lain, baik perbedakan etnik, atau apa pun itu. Payung semua bermuara pada upaya untuk menjaga etika dalam berpolitik, tanpa mengumbar kekerasan, intimidasi, dan keculasan.

Politik Mulitkultural, Mungkinkah?

Tentang Angkatan, Lagi

DALAM suatu kesempatan, ditengah kelonggaran waktu, aku tanpa sadar kembali membuka lembaran tulisan salah satu sastrawan kebanggaan negeri ini. Membaca refleksi penting tentang sebuah angkatan — atau mungkin menurutku disebut generasi. Berkali-kali aku merenungi, bermimpi, dan membangun kurva kenyataan yang ideal saat ini, meski dalam imaji. Tentang, yang dimaksud oleh Pramoedya Ananta Toer di atas sebagai, angakatan :

Tiap masa membawa angkatannya. Dan angkatan ini bernama atau tidak, adalah tergantung pada banyak sedikit, kuat lembeknya kontras-kontras yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Penamaan pada sesuatu angkatan adalah suatu ketegasan. Lebih dari itu: suatu tantangan……

Tiap angkatan punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing, yang mana kekuatannya merupakan daya hidupnya. Kemudian kelemahannya adalah mautnya sendiri. Kelemahan suatu angkatan pada masanya biasanya tidak diinsyafi sendiri olehnya. Soraksorai terlalu riuh sehingga orang tak sempat mengoreksi diri, dan kematian segera datang sebelum sempat orang melakukannya. Kematian ini selamanya dimulai dengan datangnya angkatan baru. Dia yang mengoreksi.

Tentu saja dapat dua angkatan menyumbang ciptaan pada masyarakatnya dalam kurun waktu yang sama. Tetapi ini tidak akan sama mengenai isi, nilai, atau pun teknik serta keadaan seluruhnya…..

…..Kematian suatu angkatan sebenarnya telah dimulai sejak angkatan itu lahir. Kematian ini bersarang dalam kelemahannya….angkatan baru mencoba mengisi kelemahan itu dengan kekuatannya….

(Pramoedya Ananta Toer, Tentang Angkatan (Copyright 1952, L & F Acy DUTA)).

Apa yang ditulis Pram di atas seolah hidup dan bersuara aktual dihadapan kondisi saat ini. Meski jasadnya mugkin sudah menyatu dengan tanah. Tetapi ruh tulisannya menyatu dengan detak zaman. Yah, sebuah zaman yang terus membutuhkan koreksi yang mendalam dan mengharapkan munculnya sebuah angkatan baru yang cemerlang. Tidak hanya zaman. Bagi sebuah negara yang kita pijak saat ini pun. Butuh sang ”dia yang mengoreksi” itu.

Dimana aku, anda, dan kita berada ? Pada angkatan apakah ? Generasi yang manakah ? Nama apakah yang pas untuk menyebut posisi angkatan mana yang kita pijak, sebagai individu atau kolektif, untuk menyebutkan ketegasan dan tantangan itu ?

Angkatan 45 kah ? angkatan penipu ? angkatan penjilat ? agkatan pemalas ?. Aku mungkin masuk dalam angkatan yang mati, bersarang dalam kelemahannya…

Sahardjo, 04 Desember 2008

Tentang Angkatan, Lagi