MENGGUGAT KEIDENTITASAN AGAMA

Oleh AGUS HILMAN 

JUM’AT pekan lalu (08/12), dengan hanya dihadiri sekitar 50 anggota DPR, Rapat Paripurna mengesahkan UU Administrasi dan Kependudukan (UU Adminduk), sekalipun pemerintah belum memutuskan hasil kajiannya. Pencatuman agama, yang pada bulan April lalu sempat mencuat gagasan agar dihapuskan, ternyata diurungkan. Agama akhirnya tetap harus tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (Pasal 64 ayat 2). Berbagai alasan muncul terkait dengan pencatuman agama di dalam KTP. Apapun alasannya, penting menarik garis merah bahwa agama, dalam sebagian pandangan umatnya (di DPR), ternyata tetap menjadi identitas. Inilah cikal bakal kerap terjadi distrosi dan politisasi terhadap agama.

 

Pada dasarnya identitas, sebagaimana di ungkap Hans Mol (Identity and The Sacred:1976), terangkum dalam bingkai yang lapuk, mudah patah, dan tidak stabil. Identitas mengandaikan sebuah keinginan untuk merangkum nilai, sementara nilai tidak bisa sepenuhnya dirangkum dalam identitas yang kongkrit. Identitas selalu melompat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Agama melampaui identitas, karena dia berisikan nilai-nilai Tuhan. Menjadikan agama sebatas identitas, justru mempersempit keluasan nilai-Nya. Misalnya, kita cenderung mengatakan orang itu Islam melalui KTP-nya saja, sementara perilakunya tidak mencerminkan Islam. Dus, agama dikeringkan sebatas identitas. Sebuah indikasi jawaban kejatuhan agama pada abad 21 yang belum dipahami pemeluknya (baca; DPR).

Arus globalisasi yang menyeragamkan identitas pada satu sisi dan membangkitkan kontestasi identitas lokal pada sisi lain, menggiring kerinduan manusia akan identitas “azali” mereka. Kontestasi mengandaikan adanya ketegangan antar-identitas, yakni identitas dominan vis a vis devian. Agama yang niscayanya menjadi pendamai identitas yang bersitegang (Q.S.49:13), justru membakukan dirinya menjadi identitas baru. Kebangkitan agama hanya kebangkitan kulit, bukan isinya. Alih-alih akan memberikan solusi krisis identitas manusia, justru saat itulah agama menjadi problem. Pembakuan menjadi identitas, menjadikan agama mudah dibajak dalam melindungi segala kepentingan yang bukan kepentingan mulia agama.

Agama yang menjadi identitas mendorong hasrat politisasi terhadap agama. Tidak hanya untuk akumulasi kekuasaan di dalam Pemilu atau Pilkada, tetapi juga menguntungkan kapitalisme industri hiburan, seperti maraknya tayangan televisi, sambutan Ramadhan, dan Idul Fitri yang memainkan simbol-simbol yang dianggap oleh pemeluknya sebagai identitas agama. Karenanya, praktik politisasi konflik agama sebagaimana yang terjadi di Mataram, Poso, Ambon dan berbagai daerah lain pada kurun 1998-2002, merupakan akibat dari memperlakukan agama sebagai sebuah identitas. Bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, persoalan memasukkan agama di dalam KTP tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak hanya memunculkan diskriminasi terhadap kaum minoritas (Konghucu, Islam Wetu Telu di Lombok, Ahmadiyah, dll), tetapi juga akan menimbulkan sektarianisme, ekslusivitas, dan klaim kebenaran atas tafsir agamanya. Pengkotak-kotakan berdasar agama antara aku dan dia pun terjadi. “Kamu Kristen, kamu Islam, dan kamu Hindu.” Akhirnya, ketika terjadi pertikaian individu, agama begitu mudah ditarik ke persoalan kelompok. Mengusik individu sama dengan mengusik agamanya. Sebab, mengusik agama sama dengan mengusik identitas diri penganutnya.

Melampaui Identitas

Identitas agama tidak tunggal, tidak stagnan, tidak terkatakan, dan tidak berwujud. Artinya, identitas agama bukan bahasa atau simbol-simbol melainkan jiwa dari simbol dan bahasa tersebut. Sebagai sebuah jiwa dia tidak mengendap dalam satu ruang semata, melainkan berada dalam tiap-tiap ruang. Sebab agama itu begitu luas, sehingga tidak bisa mengendap hanya dalam satu simbol yang kemudian dijadikan sebagai identitas. Apalagi identitas itu diendapkan di dalam KTP yang tentunya mambawa dampak sosial yang cukup tinggi.

Tidak mencantumkan agama di dalam KTP, tidak berarti kita mengambil jalan sekuler apalagi menarik agama menjadi ranah privat. Melainkan, hendak membawa agama ke peran yang sesungguhnya. Yakni, agama sebagai rahmat dan penyatu segala bentuk identitas primodial manusia (ras, suku, bahasa) yang menghalanginya untuk berbagi bersama. Bukan lantas menjadikan agama sebagai identitas baru.

Orang yang dianggap baik oleh Tuhan bukan orang yang bersurban, cantik, hitam, atapun putih, melainkan orang yang berjiwa mulia. Dengan demikian, sesuatu yang agamis bukan karena dia menampilkan simbol-simbol tertentu yang dianggap sebagai identitas agama. Apalagi hanya dituangkan di dalam KTP yang tentunya akan banyak diskriminasi. Itulah esensi agama sebagai petunjuk manusia (hudan li al-nass). Wallahu A’lam

Iklan
MENGGUGAT KEIDENTITASAN AGAMA

3 pemikiran pada “MENGGUGAT KEIDENTITASAN AGAMA

  1. so..mungkinkah kit akeluar dari kungkungan agama yang mengidentitas itu ? ketika agama turun ke bumi, diyakini, diimani, dan dijalankan oleh manusia saat itulah dia menjadi identitas bagi pemeluknya.

    terima kasih
    the other…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s