MEMAKNAI ULANG KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK

senyum2.jpg

Oleh AGUS HILMAN

SEJAK reformasi bergulir, sepak terjang kiai di dunia politik meningkat. Politik seolah menjadi entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kenyataan tesebut mendeskripisikan bahwa kenyentrikan dunia politik yang dahulu dianggap tabu mampu menggoda siapa pun untuk terjun dan terlibat di dalamnya. Tidak terkecuali para ulama dan kiai.

Nilai politik kiai berangkat dari dunia sosial dan kultur berbeda. Dalam sejarah perpolitikan nasional, politik kiai memiliki karakter yang unik, nyentrik, dan menukik. Dikatakan demikian karena setiap manuver politik para kiai selalu mengandung dua unsur sekaligus, sakral dan profan atau antara kejujuran/ketulusan dan kekuasaan.

Politik kiai mengalami jatuh bangun dalam panggung sejarah politik nasional. Para kiai pernah bergabung dengan Partai Masyumi sebelum memisahkan diri pada 1952 dengan mendirikan Partai Nahdlatul Ulama.

Pada Pemilu 1955, NU menjadi kekuatan yang diperhitungkan dengan menempati urutan penting dan membayang-bayangi kekuatan partai besar seperti PNI dan PKI. Pada 1973, NU melebur ke dalam PPP. Saat itulah, politik kiai terus bergerak fluktuatif. Kiai/ulama tetap menempatkan dirinya sebagai kekuatan politik nasional.

Latar belakang kiai yang melibatkan diri mengurusi politik memang memiliki kekerabatan erat (filogeni) dengan NU. Itu menjadi tanda bahwa dalam ormas Islam terbesar tersebut, daya tarik politik masih kuat. Meski kembali ke Khittah 1926, kemudian diambil ketika muktamar di Situbondo 1984.

Akan tetapi, akhirnya sikap tersebut tetap tidak mampu membendung politik kiai yang kembali meledak seiring angin reformasi berembus. Kenyataan tersebut seolah menegaskan pernyataan Endang Turmudi (2004: 324) bahwa maklumat kembali ke Khittah 1926 pada dasarnya merupakan kekecewaan para kiai karena tergusur di PPP, seolah tidak murni untuk menjauhi politik.

Menjelang Pemilu 2009, para kiai mulai memasang strategi dan taktik untuk melakukan gerakan politik. Indikasinya terlihat dari beberapa faksi partai yang mengatasnamakan kiai dan NU yang sangat beragam.

Kekuatan kiai dan NU pun bukannya kukuh, melainkan akan semakin lemah dan rapuh. Selain memecah kekuatan, tidak tertutup kemungkinan umat bingung dan jenuh sehingga mereka lebih memilih berhijrah dan memilih partai lain.

Memaknai Ulang
Dalam menghadapi pesta Pemilu 2009, sudah seharusnya politik kiai dimaknai ulang. Bisa saja, perpecahan dalam tubuh ulama dan NU di daerah bukan disebabkan pilkada langsung, tetapi keterlibatan para ulama yang terlalu jauh dalam perebutan kekuasaan di daerah. Umat di bawah terbelah seiring faksi yang dimunculkan para kiai. Karena itu, memaknai ulang politik kiai jelang 2009 ini menjadi sangat penting.

Pernyataan di atas bersandar pada beberapa hal. Pertama, keterlibatan kiai dalam mengurusi politik tidak berjalan selaras dengan proses pendewasaan politik di tingkat grass roots. Ketika hal itu timpang dan tidak seimbang, kekerasan politik sulit dihindari.

Pengalaman aksi sweeping sebagai pembelaan terhadap Gus Dur pada 2001 adalah contoh ketidakseimbangan gerak politik kiai dengan kedewasaan politik umat. Itu disebabkan komunikasi politik kiai lebih cenderung dogmatis.

Kedua, sakralisasi partai politik. Bahasa agama acap keluar untuk melegitimasi pilihan politik sehingga tidak jarang partai politik yang seharusnya profan terlihat sebagai entitas yang sakral. Semua orang di luar partai kiai dilihat sebagai entitas yang salah, kotor, dan musuh yang mengancam. Ekslusivitas muncul dan kekerasan pun terlegalkan.

Ketiga, politik kiai lebih berorientasi pada kekuasaan an sich. Keterlibatan kiai dalam politik bukan berarti terjun dan turut terlibat langsung dalam merebut kekuasaan. Kiai harus tetap berpolitik, tetapi tidak diorientasikan pada kekuasaan, melainkan pencerdasan dan penguatan civic education.

Politik seharusnya tidak dimaknai sebatas mendirikan partai dan kepala pemerintahan. Mendampingi umat agar mengerti hak-hak kewarganegaraannya juga merupakan bagian dari perjuangan politik yang sangat strategis bagi kiai (ulama).

Dengan demikian, sudah waktunya memaknai ulang politik kiai agar tidak an sich berorientasi kekuasaan. Kiai dan ulama yang lebih dekat dengan umat (baca; rakyat) bukan saatnya lagi membicarakan kekuasaan. Persoalan nyata yang dihadapi umat saat ini adalah kebodohan dan kemiskinan.

Peran politik kiai dalam konteks tersebut bisa memberikan penyadaran politik akan hak-hak umat untuk memperoleh pendidikan murah/layak, jaminan kesehatan, dan keadilan dari negara. Itulah misi kenabian yang harus dijalankan para ulama. (Jawa Pos, 29 Februari 2008)

Iklan
MEMAKNAI ULANG KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK

3 pemikiran pada “MEMAKNAI ULANG KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK

  1. silahudin66 berkata:

    Idealnya kia tidak berselingkuh dengan kepentingan politik apapun, namun mereka harus menjadi guide dan sekaligus penggugah moral

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s