MELURUSKAN GERAK PARTAI POLITIK

Oleh Agus Hilman

Dimuat Koran Seputar Indonesia (SINDO), 28 April 2008 

SEKALIPUN negara dibentuk untuk melindungi rakyatnya, ia tetap berpotensi menjadi sosok raksasa yang ganas. Bahkan Machiavelli menghalalkan negara melakukan apapun untuk melindungi kekuasaannya. Karena itulah, harus ada sistem yang mampu menjinakkan langkah negara. Disinilah rakyat harus memainkan peranan yang kuat sehingga gerak kekuasaan negara yang liar dapat diikat oleh tangan-tangan rakyat. Sistem demokrasi yang menopang kekuatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam negara kemudian menjadi jawaban atas itu.

Demokrasi sebagai sistem dari, oleh, dan untuk rakyat tetap membutuhkan perangkat politik yang menjadi alat untuk menjalankan dan mengontrol negara. Karena itulah, partai politik kemudian diciptakan sebagai kendaraan rakyat untuk menundukkan kekuasaan negara. Hal tersebut masih diyakini sebagai sistem tak terpisahkan dari demokrasi bahwa tanpa alat tersebut, kedaulatan rakyat atas negara – seolah – tidak dapat diwujudnyatakan.

Sejatinya peran partai politik diciptakan dan diperuntukkan sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan negara agar bergerak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ketika negara melenceng, partailah yang meluruskan. Dalam logika tersebut, partai pun diciptakan dari, oleh dan untuk rakyat, karena dia merupakan jelmaan tangan-tangan rakyat. Partai dan rakyat menjadi satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan. Derita rakyat, derita partai.

Ibarat api yang jauh dari panggang. Alih-alih menjadi bagian dari derita rakyat, tidak jarang partai politik justru menjual jeritan-jeritan rakyat hanya untuk memenuhi hasratnya agar menjadi bagian dari negara (baca ; kekuasaan). Orientasi partai politik tidak lagi merunduk dan menyatu dengan rakyat, melainkan mendongak ke kekuasaan. Maka jangan heran jika di internal partai ada yang saling gontok-gontokan merebut kekuasaan, padahal di pojok-pojok kota banyak orang miskin kelaparan.

Dalam pardigma itu, partai politik pun kemudian begitu mudah dibuat. Jika memiliki banyak modal, siapapun dapat mendirikan partai politik. Partai yang seharusnya dibentuk dari konsolidasi kegelisahan politik rakyat, justru menjadi ajang unjuk gigi politik para elite. Inilah yang menjadikan ruh partai tidak berada di jantung rakyat, melainkan berada dalam genggaman para elite politik. Partai pun diciptakan dari, oleh, dan untuk mengamankan kepentingan dan ambisi para elite.

Jauhnya partai dari jamahan rakyat dikarenakan partai tidak lagi memosikan dan menejermahkan diri mereka sebagai bagian dari rakyat. Partai lebih banyak mengidentifikasi dirinya sebagai bagian state daripada society. Walhasil, kritisisme partai meleleh oleh gelembungan hasrat untuk menjadi state. Kebobrokan negara dalam mengurus rakyatnya pun abai dilihat. Terkadang sekalipun kritis, tetapi bukan karena rakyat, melainkan sakit hati karena kepentingannya tergerus oleh partai yang menjadi penguasa.

Disorientasi politik partai di atas kemudian memakzulkan ideologi negara menjadi “abu-abu”. Boleh saja Pancasila dianggap sebagai ideologi final negara, tetapi klaim itu tidak berjalan selaras dengan kenyataan yang ada. Gerak ideologi negara yang “abu-abu” merupakan efek dari kekosongan ideologi partai. Asumsi ini muncul karena sistem politik yang kita jalani saat ini – diakui atau tidak – digerakkan oleh partai. Yakni, memberikan ruang yang sangat besar terhadap partai untuk menjalankan dan mewarnai kiprah negara.

Hegemoni partai terhadap negara yang berlebihan menjadi masalah ketika partai mengalami anomali dan disorientasi politik secara besar-besaran, tidak lagi memiliki misi profetik untuk melindungi rakyat dalam gerak politiknya. Fenomena sekarang ini menjadi bukti kegagagalan partai politik dalam menjalankan tugas sebenarnya. Bahkan, penyimpangan kekuasaan dari kaum elite tidak jarang justru dipicu oleh sistem kerja partai itu sendiri yang menciptakan penyedotan pundi-pundi (korupsi, kolusi) dari harta rakyat.

 

Berbenah Diri

Dalam langgam ini, harus ada rekayasa untuk membangun sistem yang mampu meneguhkan kembali keberadaan partai politik yang benar-benar menjadi penyambung lidah ketika negara melakukan pengabaian suara society-nya. Jika keberadaan ini tetap dibiarkan, pamor partai politik lambat laun akan redup dan ditinggalkan oleh rakyat yang semakin cerdas. Keniscayaan sistem kepartaian dalam demokrasi pun dapat diruntuhkan karena perannya akan diambil alih oleh kantong-kantong society yang netral dari “birahi” kekuasaan yang tanpa spirit profetik.

Kemenangan figur-figur dalam Pilkada di beberapa daerah yang justru tidak berasal dari partai mayoritas sebenarnya indikasi bahwa partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya wadah yang dipercaya akan memperjuangkan kepentingan masyarkat secara utuh. Espektasi perubahan mulai digeser oleh kekuatan figur, tidak lagi partai politik. Nampaknya, partai politik harus kembali merefleksikan dirinya dengan melakukan reorientasi atas misi politik yang dijalankannya.

Berdasarkan postulat pemikiran di atas, ada dua langkah mendasar yang harus dilakukan partai. Pertama, merumuskan dan mempertegas kembali ideologi. Partai yang tidak memiliki ruh gerak (baca; ideologi), tidak hanya menjadikan platform partai kabur, tetapi juga akan menjadikan partai hanya sebagai ajang berkumpulnya politisi-politisi oportunis. Apalagi jika ideologinya adalah uang. Semua partai harus memiliki nilai luhur yang diperjuangkan secara ideologis. Karena nilai itulah yang akan menjadi spirit gerak partai dan kadernya. Tanpa itu, partai mudah rapuh.

Kedua, membongkar paradigma dan redefenisi peran dan fungsi partai politik yang sebenarnya. Proses pembongkaran ini sebagai upaya menentukan posisi sejati partai politik di mata rakyat dan mempertegas visi profetiknya, yakni keberpihakan pada cita-cita menyejahterakan rakyat dan karakter kebangsaan. Kedekatan partai dengan pusaran kekuasaan akan menjadi bahaya jika peran dan fungsi partai yang sejati sebagai penyambung lidah rakyat belum tertancap dengan kuat.

Kedua poin di atas penting untuk dilakukan sebagai jalan untuk mengembalikan posisi partai yang sebenarnya. Partai politik harus berani untuk melakukan perombakan dan pembenahan jika tidak ingin dilibas oleh kekuatan-kekuatan baru, seperti akan munculnya figur-figur perseorangan yang lebih menampung harapan masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan. Akhirnya nanti, waktulah yang akan menentukan bahwa partai politik yang tidak bermanfaat pasti akan ditinggalkan oleh rakyatnya.  (Agus Hilman, Analis pada Centre for Social Analysis and Transformation (CSAT) dan Nasionalisme Institute, di Jakarta 

Iklan
MELURUSKAN GERAK PARTAI POLITIK

3 pemikiran pada “MELURUSKAN GERAK PARTAI POLITIK

  1. agus berkata:

    wuaH….emang ada to tulisan panas? tak kira cuma mie ayam panas atau kopi blandongan nusantara…he..he. yang jelas analisisnya mantab, cara pandang holistik dan …salut aku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s