HARUSKAH MEMILIH TIDAK MEMILIH ?

Oleh Agus Hilman

Suara Karya, 22 Desember 2008

MANTAN presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mewanti-wanti golongan putih (Golput) akan meningkat hingga 70 persen jika pemerintah tidak adil menyikapi dualisme di PKB (Kompas,13/10). Terlepas dari nada ancaman itu, pernyataan Gus Dur terkait golput menarik diperbincangkan kembali ditengah prediksi jumlah golput akan meningkat pada pemilu mendatang.

Wacana golput atau tidak menggunakan hak pilih bukan hal asing dalam demokrasi yang seluruh aspirasi masyarakat diberikan ruang untuk berekspresi secara bebas (free public sphere). Tidak ada kekangan, tidak ada dominasi mayoritas atas minoritas. Semua elemen berhak mengajukan pendapat. Karena itu, golput sebagai bentuk ekspresi politik tanpa menggunakan hak pilihnya, pada langgam ini tidak dapat disalahkan, bahkan moralitas demokrasi harus ”membelanya” secara politik.

Pada Pemilu 2004, jumlah golput sekitar 23,34 persen dengan melebihi perolehan suara seluruh partai. Sementara pemilu 1999 angka golput 10,4 persen. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat pada rentang 2005-2008, golput ternyata unggul di 13 pilkada propinsi. Sementara di kota/kabupaten, golput unggul di 39 dari 130 pilkada.

Kondisi di atas membuka kembali peluang besar membengkaknya golput pada pemilu 2009. Bahkan tidak menutup kemungkinan melebihi prevalensi golput pemilu 2004. Kekecewaan masyarakat terhadap para politisi dan partai politik saat ini yang tidak mampu membawa perubahan bagi rakyat bisa menjadi salah satu pedorong golput.

Tanpa Efek

Secara subtansial, golput dapat diamini sebagai bentuk opisisi tanpa suara atas sistem politik yang berjalan. Masih lemahnya sistem politik kita dalam melahirkan kepemimpinan yang kokoh menempatkan event suksesi (pemilu) tidak lagi berwibawa sehingga melahirkan ketidakpercayaan (distrust) rakyat. Kenyataan itu diperparah oleholigarkhi partai politik yang masih menjadi batu sandungan bagi lahirnya pemimpin berkualitas di negeri ini.

Sangat salah jika menganggap warga negara yang golput sebagai orang yang apatis dan tidak peduli terhadap perubahan bangsa. Justru kebanyakan orang yang memilih golput dilandasi motif yang rasional dan tanpa suap. Mereka mengharapkan masa depan demokrasi lebih bagus. ”Sama saja mas, nyoblos nggak nyoblos, hidup tetap susah.” Hanya ungkapan itu yang sering kita dengar dari rakyat yang emoh menggunakan hak suaranya saat pilkada maupun pemilu.

Oleh karena menjadi refleksi kekecewaan rakyat atas kinerja pemerintah, politisi maupun partai, golput tersudutkan sebagai anomali. Sikap ini akan menjadi citra pemerintahan sebelumnya. Wajar jika kemudian penguasa berusaha mengeliminir golput. Menelisik ”ancaman” Gus Dur di atas jadi relevan.

Perlu diingat, golput tidak signifkan memengaruhi sistem meski prevalensinya cukup tinggi. Roda kepemimpinan terus berlanjut. Sekalipun dengan banyaknya golput diklaim unlegitimate, tetapi hanya berjalan pada aras wacana semata, tidak pada ranah praksis (gerakan). Alih-alih menjadi ancaman, tingginya tingkat golput tidak memiliki ekses politik bagi pemerintahan terpilih.

Kenyataan tersebut disebabkan sifat penyebaran golput yang berserak, tanpa titik koodinasi. Sekalipun, seandainya, sikap golput rakyat dilatari motifyang sama mereka tidak mudah untuk disatukan menjadi sebuah gerakan. Inilah keunikan gloput yang pada pengalaman, laju geraknya mengalir bak air dan bahkan sifatnya personal. Sikap mereka murni untuk tidak memilih, tanpa uang suap, tanpa biaya.

Konsolidasi Nurani

Memang siapapun berharap agar rakyat menggunakan hak pilihnya. Tetapi, memaksakan seluruh rakyat untuk tidak golput sama tidak benarnya dengan memaksakan kehendak agar mereka semua menjadi golput. Sikap warga untuk memilih, apapun pilihan politiknya asal sesuai nurani mereka, harus dihormati setinggi-tingginya. Inilah kebijaksanaan demokrasi yang belum integral dalam perilaku politik berbangsa kita dalam segala sendi.

Tidak hanya jarang bertindak sesuai kejujuran, demokrasi kita belum terbiasa menghormati rakyat yang memilih sesuai kehendak murni mereka. Sikap kekecewaan politik rakyat yang terefleksi di dalam golput harus dimaknai secara positif sebagai kecerdasan demokratik. Kendati begitu, golput juga akan ”ternodai” jika digerakkan hanya karena kecewa akibat tidak dapat jatah kekuasaan.

Inilah momen agar elite benar-benar bergerak berdasarkan kepentingan rakyat yang saat ini membutuhkan kepedulian sosial-ekonomi yang praksis, bukan sekedar wacana. Nurani pemimpin harus dihidupkan agar berusaha melayani dan menyejahterakan rakyat. Bagi mereka yang akan mencalonkan diri di legislatif dan eksekutif agar kembali meluruskan niatnya untuk mengayomi rakyat. Jika hal tersebut tidak atau belum ada, haruskah besok kita memilih untuk tidak memilih?

Iklan
HARUSKAH MEMILIH TIDAK MEMILIH ?

3 pemikiran pada “HARUSKAH MEMILIH TIDAK MEMILIH ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s